74 Tahun Merdeka: Orde Baru Gaya Baru?!

Di hari Senin kemarin, 9 Desember 2019 ada acara 'Opening Ceremony Trans Fest' yang diadain oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Tarjamah UIN Jakarta. Yang agenda pertamanya adalah Dialog Kebangsaan 'Refleksi 74 Tahun Bangsa Indonesia; "Orde Baru, Gaya Baru?" Dengan pembicara:
Prof. Syukron Kamil (Guru Besar FAH UIN JKT) - Haris Azhar (Aktivis HAM) - Rocky Gerung (Pengamat Politik) - Prof. Siti Zuhro (Ilmuan Politik) - Prof. dr. Nasri Mansur (Warek 3 UIN Jakarta)

susunan acara:
penampilan tari zapin melayu dari sanggar tari tarjamar
sambutan ketua pelaksana
penampilan hadroh tarjamah
Dan kemudian acara inti ☺

(HA)
Orde Baru adalah penguasaan terhadap pola pikir, hajat hidup, orde baru ini mengatur semua sisi kehidupan masyarakat sampai masa depannya. Rakyat dibatasi dari segi tontonannya, pekerjaannya, gak boleh jdi pengkritik, gak boleh jadi peneliti. Banyak kasus pembunuhan yang gak boleh diungkap, dianggap masa lalu itu sudah, biar berlalu. Orde baru menggunakan hukum untuk represi.

Orde baru bukan lagi menciptakan seminar, acara, namun sudah menjadi adab (yang biadab) karena lamanya berkuasa (30 tahun). So, warisan yang kita dapat adalah bersikap biasa aja sama korupsi, pohon-pohon ditebang, trus nge-tweet, udah. gak ada next action.

Setelah orde baru tumbang, ia menyisakan kerusakan. Kerusakan mentalitas atas anak muda waktu itu yang kemudian memegang jabatan dan jadilah seperti sekarang (kejelekan²an nya, deh)

Sekarang 7 titik pariwisata yang ditingkatkan sama pemerintah berada di titik yg rawan bencana. Wacananya ingin menaikkan sektor pariwisata negeri. Tapi hal sebenarnya yang sangat diperlukan di daerah titik rawan bencana di sana adalah pelatihan siaga bencana, bukan malah eksploitasi yang akan menimbulkan korban jiwa akhirnya.

(SZ)
Apakah kita udah on the track untuk jadi Indonesia yang sesuai dengan apa yang dirumuskan para pendiri bangsa?!

Indonesia gak perlu gedung untuk membentuk pancasila. Indonesia butuh Pancasila yang membumi. Pancasila yang hadir dan tercermin dalam kehidupan berbangsa. Kita sering merasa kecewa atas program-program yang disampaikan. Katanya Indonesia akan lepas landas namun faktanya tetap tertindas, itulah yang melahirkan gerakan di tahun 1998.

Kontemplasi, kritisasi terhadap kebijakan itu perlu banget. Kita bakal aja ada di left behind karena rentan masa pendidikan rata-rata penduduk Indonesia yang 7-8,5 tahun sedang para elite-nya gak ngasih edukasi. Mereka bikin kebijakan atau program tapi masyarakat gak paham sepenuhnya,  gak diberi edukasi. Itu yang bikin pengentasan kemiskinan tak kunjung jadi suatu hal yang real.

Keberagaman kita sebagai bangsa Indonesia adalah anugerah. Namun sayangnya, banyak disharmonisasi yang terjadi bukannya diberi solusi yang menyejukkan malah solusi yang membentuk opini baru, yang memihak atau membuat runcing disharmonisasi itu.

Para mahasiswa harus banyak baca, menganalisa, sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik.
Negara harus menjamin bahwa kebebasan berpendapat adalah suatu yang dilindungi konstitusi. Kalo mau buat SDM yang unggul kebijakan-kebijakan pemerintah juga harus on the line dengan hal tersebut. Kita sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi harus mengkawal dari hulu sampai hilirnya.

(SK)
Ada 5 hal yang bisa memperlihatkan rezim sekarang adalah orde baru dengan gaya baru:
1. Pembangunan infrastruktur adalah fokusnya
2. Long investment yang tidak dibangun oleh pernyataan yang kuat (Perpu KPK yang gak dikeluarin karena bikin investasi tersendat)
3. Kebebasan sipil yang menurun (liat indeks demokrasi Indonesia 2018)
4. Cenderung anti Islam politik
5. Pertimbangan atas lembaga negara (BUMN) tidak profesional

Kemunculan Jokowi adalah sosok yang lahir dan hadir dari proses demokrasi. Saat rakyat bersama mahasiswa di tahun 1998 melengserkan pemerintah maka itu adalah momen bahwa kita telah membuka pintu demokrasi. Maka tolaklah kelupaan itu bahwa para petinggi-petinggi yang dipilih langsung oleh rakyat adalah atas jasa pergerakan besar-besaran rakyat Indonesia. Dan ketika pemilihan tidak lagi dilakukan langsung oleh rakyat dengan cara dipilih/ditentukan DPR maka kekuasaan akan hanya menjadi milik elite.

Dan sekarang yang sangat jelas tercermin adalah demokrasi yang dijalankan secara prosedural saja.

(RG)
Kalo ada kebebasan berpendapat, berarti seseorg boleh memilih. Soal kasus Pancasila, Bung Rocky bilang 'presiden gak paham Pancasila, lalu dimarahin. Tapi kalo bilang 'presiden paham Pancasila', orang diam aja. Dan kedua pendapat tersebut membutuhkan bukti. Harus melakukan pembuktian, kenapa seseorang tersebut bisa berpihak atas satu hal tersebut. Pendapat bukan dinilai dari sopan tidaknya tapi masuk akal tidaknya.

Pancasila bukanlah hal yang final. Tapi dia adalah traslateable. Hidup itu dialetis artinya tidak final. Kegagalan kita dalam berpikir kritis adalah keadaan yang membuat kita terjebak dalam kekacauan dan kebodohan baru maupun lampau. Pancasila bukanlah akidah. Dia bersifat sosiologis, jadinya masih terus berubah karena sifatnya bukan final seperti akidah yang hubungannya dengan Tuhan.

Kalo orang dilarang mengucap kritik berarti melarang publik untuk menguji pemerintah. Pemerintah adalah objek evaluasi dari kaca mata yang dipimpinnya, jadi gak bisa pake parameter pemerintah karena akan selalu lah mereka betul. Paling benar. 

Dan acara diakhiri setelah istirahat sholat dzuhur dan sesi tanya-jawab yang seru. Gue gak nyatet, fokus dengerin aja. Hehehe. For me acara ini berkesan karena para narasumbernya yang sangat berani dan logis dan finally, gue bisa liat mereka langsung menyampaikan vitamin-vitamin yang dibutuhkan bangsa ini. Apalagi kita-kita ini para pemuda bangsa yang akan meneruskan estafet kehidupan berbangsa dan bernegara. Eeeakkk. 

The last satu lagi nih kata Bang Haris,  "kalau kalian mau liat vitamin demokrasi, liat cermin. Tatap. Itu vitaminnya! "